Bandung, UPI

Dalam rangka Seminar Nasional dengan tema “Pelindungan Data Pribadi dan Layanan Ramah Disabilitas,” Prof. Dr. Memen Kustiawan, S.E., M. Si., M. H., AK., CA., CPA, yang menjabat sebagai Sekretaris Universitas, memberikan apresiasi kepada Yulia Susanti, S. Ikom, seorang Pranata Humas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Acara ini berlangsung di Ruang Auditorium FIP UPI,  Kampus Bumi Siliwangi, Bandung, pada hari Selasa, 05 September 2023.

Yulia Susanti, S. Ikom, menjadi pembicara utama dalam seminar ini dan memaparkan materi dengan judul “Transformasi Pemerintah melalui Keterbukaan Informasi di Provinsi Jawa Barat.” Dia berbagi pemahaman tentang praktik terbaik dalam layanan publik kepada sekitar 300 mahasiswa UPI yang hadir.

Dalam materi presentasinya, Yulia Susanti menjelaskan bahwa pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama Provinsi Jawa Barat dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. PPID ini mengawasi 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai PPID pembantu dan secara bersama-sama berkoordinasi untuk meningkatkan pelayanan informasi dengan prinsip keterbukaan, yang mencakup kecepatan, ketepatan waktu, biaya yang efisien, dan cara penyampaian yang sederhana.

Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk menciptakan tata kelola Pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (Good Governance) serta mempromosikan demokrasi, di mana salah satu karakteristik utama demokrasi adalah keterbukaan. Keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat didukung oleh berbagai kebijakan dan inisiatif, seperti penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik, beragam kegiatan PPID Provinsi Jabar, platform PPID Provinsi Jabar, fasilitas pelayanan informasi yang ramah terhadap disabilitas, portal Jabarprov.go.id, Jabar Super Apps Sapawarga, Humas 4.0, Ekosistem Data Jabar, Jabar Saber Hoaks, Jabar Quick Response (JQR), Tepas, Japri, Sarling Jabar, dan lain sebagainya.

Dalam presentasinya, Yulia Susanti membagikan praktik tata kelola terbaik dalam pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada kelompok mahasiswa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung percepatan digitalisasi layanan publik. 

Dia juga menekankan relevansi inisiatif tersebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Semua inisiatif tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai aplikasi layanan publik yang efisien dan efektif.

Yulia Susanti mengakhiri presentasinya dengan mengajak mahasiswa UPI untuk peduli terhadap Data Pribadi, pengembangan layanan publik, layanan disabilitas, dan layanan pengaduan. Pesan ini mencerminkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik. (JF/CS)